Rakor POP Tribulan III Kab Kebumen, Penyerapan Dinsos PPKB 57,61 %,
Rakor POP Tribulan III Kab Kebumen, Penyerapan Dinsos PPKB 57,61 %,
Kebumen – Bagi Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya tercapai diucapkan terima kasih,
sedangkan bagi yg belum tercapai (Deviasi >10%) untuk mempercepat penyerapan dengan mengidentifikasi permasalahan,
dan menyusun strategi yang lebih baik.
Demikian statement Bupati Kebumen KH Yazid Mafud saat memimpin Rapat
Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Kabupaten Kebuman Triwulan
III Tahun Anggaran 2019. Kegiatan Rakor POP ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan/
Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen, Jumat (25/10/2019).
KH Yazid Mafud menyampaikan bawa
tujuan Rakor POK ini adalah agar kita mendapatkan
cara pemecahan yang terbaik, mengkordinasikan pemanfaatan waktu serta pembahasan perubahan yang
diperlukan. Apalagi dengan deviasi
24,44%, sementara waktu pelaksanaan hanya kurang dari 3 bulan..
“Harus betul-betul fokus agar kita dapat mencapai sasaran dan
target.” lanjut Yazid. "Apabila ada pekerjaan yang terlambat, harus
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan
sesuai dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan," tandasnya
Hadir dalam kesempatan tersebut
Sekretaris Daerah H. Ahmad Ujang Sugino, SH.,
selaku moderator, Nara sumber acara tersebut Asisten Sekda, Inspektur Drs. Mahmud Fauzi, M.Si., dan Kepala
BPKAD Dra. Hj. Dyah Woro Palupi
Sekretaris daerah mengajak untuk
melihat kembali realisasi keuangan dan realisasi fisik bulan September. "Ini masih membutuhkan percepatan dengan
strategi kordinasi internal yang lebih baik," tegasnya.
Menurut evaluasi Asisten 1 Sekretaris
Daerah, penyerapan Dinsos PPKB belanja langsung sebesar 57,61 %, sedangkan total
belanja langsung dan tidak langsung baru menyerap 54,03%., sehingga menempatkan
Dinsos PPKB sebagai rangking ke 8 terjelek.
Dalam kesempatan terpisah, dr. Budi
Satrio, MKses, menyatakan bahwa kegiatan
Dinsos PPKB yang masih rendah pada anggaran yang bersumber DAK berupa kegiatan
Kampung KB. Hal ini terjadi karena
petunjuk teknis DAK baru diterima tanggal 1 Agustus, sehingga penyerapannya
baru 4 %. Strategi yang akan kami
lakukan adalah mengajukan Tambahan Uang (TU) karena dengan mekanisme Ganti Uang
(GU tidak cukup tersedia uang, mobilisasi tenaga, memadatkan jadwal
kegiatan. Jika biasanya pertemuan di KB
ditingkat kecamatan 1 minggu sekali, kami akan mencoba 1 hari dilakukan 2 pertemuan
atau lebih ditempat yang berbeda, dan panitia yang berbeda.
Dengan kondisi terkini penyerapan DAK yang masih sangat kecil, sementara
komponen DAK merupakan 33% dari seluruh anggaran, maka target Dinsos diakhir
tahun hanya 80 %. Kami sudah mengajukan
usulan agar evaluasi DAK tidak digabung dengan DAU, tetapi belum bisa diterima,
demikian penjelasan dr. Budi Satrio, MKes.
